News  

Bawaslu Sinjai gelar Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu

KABARBUGIS.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sinjai lakukan Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu guna meningkatkan pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu sebagai upaya mewujudkan pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas di Aula Wisma Sanjaya, Sinjai, Senin (5/12) kemarin.

Selain melibatkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) se- Kabupaten Sinjai, Bawaslu Sinjai turut melibatkan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) serta alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) tahun 2022.

Ketua Panitia sekaligus Koordinator Sekretariat Bawaslu Sinjai, Alimuddin Kasim menyampaikan pelibatan tersebut diharapkan agar proses tahapan pengawasan turut diketahui masyarakat bukan hanya pihak Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai.

"Agar semua unsur komponen Masyarakat kita bisa mengetahui bahwa tahapan pengawasan sudah dimulai, bukan hanya pihak Bawaslu dan KPU," ucapnya. 

Pada kesempatan tersebut ada beberapa hal penting menjadi pembahasan seperti, strategi teknis pengawasan pelanggaran dalam bentuk partisipasi masyarakat pada tahapan penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih, mengawal pemilu yang inklusif, mandiri berkapasitas hukum.

Selanjutnya penyamaan pemahaman dalam mengawasi tahapan pemilu 2024, pencegahan potensi pelanggaran pemutakhiran data pemilih serta pengarahan dan tindak lanjut pengawasan verifikasi faktual parpol tahun 2024.

Devisi Hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan Masyarakat (HP2H), Bawaslu Sinjai, Ahmad Ismail menjelaskan bahwa kedepan panwacam tentunya diharapkan semakin memahami tata kerja maupun pola hubungan dalam melaksanakan tugas pengawasan setelah adanya kegiatan tersebut.

“Kita akan semakin memperkuat dalam menghadapi pengawasan, dikarenakan sudah memasuki tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, harus siap mengawasi setiap tahapan pemilu,” jelasnya.

Sementara, divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Saifuddin Tahe mengungkapkan konsolidasi pengawasan itu juga ditujukan menyamakan persepsi sekaligus deteksi dini potensi kerawanan pemilu 2024 agar dapat meminimalisir terjadinya potensi pelanggaran.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *