KABARBUGIS.ID – Realisasi anggaran pelaksanaan Pilkada 2024 di Sulawesi Selatan masih sangat rendah, dengan realisasi kurang dari 40 persen.
Keseluruhan dana Pilkada 2024 berasal dari 40 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 dan 60 persen APBD 2024.
Hingga Juni 2024, hanya kabupaten Wajo yang siap untuk melaksanakan Pilkada 2024 di Sulsel. Realisasi anggaran yang disiapkan melalui Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NHPD) untuk KPU dan Bawaslu sudah terbayar lunas.
Pemkab Wajo menyepakati NHPD pada Pilkada 2024 sebesar Rp45 miliar untuk KPU dan Rp9 miliar untuk Bawaslu.
“Sulsel hanya Kabupaten Wajo yang lunas NHPD untuk KPU dan Bawaslu,” kata Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat menghadiri rapat koordinasi kesiapan penyelenggaran Pilkada serentak tahun 2024 wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku yang digelar di Kota Makassar, Rabu (26/6).
Namun, situasi berbeda terjadi di daerah lain. Kota Makassar, meskipun memiliki pendapatan yang tinggi, masih berutang.
“Yang lain masih beruntung, termasuk Makassar masih beruntung,” tambahnya.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengingatkan agar KPU dan Bawaslu segera berkoordinasi dengan kepala daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran.
“Saya sudah minta KPU dan Bawaslu untuk koordinasi dengan kepala daerah dalam penggunaan anggaran pilkada,” ujarnya.
Data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan bahwa KPU membutuhkan anggaran Rp387,09 miliar untuk pemilihan Gubernur Sulsel 2024, tetapi yang baru terealisasi hanya Rp154 miliar.
Begitu pula dengan Bawaslu Sulsel, yang hanya menerima Rp69,4 miliar dari hibah Rp173,7 miliar yang disepakati.
Selain itu, anggaran pengamanan TNI/Polri juga masih nol. Tito meminta agar kepala daerah segera menyelesaikan masalah ini.
“Secara keseluruhan, total anggaran yang harus disiapkan untuk Pilkada 2024 mencakup kebutuhan KPU sebesar Rp28,7 triliun dan Bawaslu sebesar Rp8,6 triliun. Anggaran pengamanan untuk Polri mencapai Rp898 miliar dan TNI Rp377,6 miliar,” bebernya.
Tito menekankan pentingnya memastikan dukungan pendanaan dari pemerintah daerah. Tahapan pemilu tinggal dua bulan lagi, dan peran semua pihak dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan sangat krusial.
“Semua komponen bangsa harus terlibat aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta meningkatkan pendidikan politik untuk mewujudkan pesta demokrasi yang aman, damai, kondusif, dan berkualitas,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pemungutan suara Pilkada 2024 akan diselenggarakan pada 27 November 2024 untuk 37 provinsi (kecuali DI Yogyakarta), 415 kabupaten (kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu di DKI Jakarta), dan 93 kota (kecuali 5 kota administratif di DKI Jakarta).
